Papuansphoto,News – Rapat Koordinasi antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Aliansi Honorer Nasional Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua. (Selasa 12/1/2021)
Dalam Pres Realis yang di terima oleh media turut hadir Ketua DPRD Kabupaten Mamberamo Raya pertemuan ini dilaksanakan terkait dengan persoalan honorer di kabupaten Mamberamo raya yang sampai saat ini belum dapat di tuntaskan.
Pertemuan yang diadakan di Rumah kopi Kotaraja Kota Jayapura ini adalah sebagai bentuk keseriusan DPRD dalam meresponi aspirasi yang di sampaikan oleh aliansi honorer kepada Lembaga Legislatif sebagai wakil rakyat sesuai tugas, fungsi dan kewenangan.
Ketua DPRD Kabupaten Mamberamo Raya Elias Basutei S, Pd mengatakan, Pengangkatan Honorer melalui Formasi khusus di Papua yang di upayakan oleh Pemerintah Provinsi Papua, perlu di apresiasi dan di berikan dukungan oleh Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya lebih khususnya DPRD Kabupaten Mamberamo Raya.
“ Pengangkatan Honorer di Papua Khususnya di Kabupaten Mamberamo Raya harus di dukung sepenuhnya, pengangkatan honorer di lakukan dengan mempriotitaskan Orang Asli Mamberamo Raya.
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Mamberamo Raya tentu sangat mendukung Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya dalam Upaya Menyelesaikan persoalan Honorer.
Terkait aspirasi yang di sampaikan oleh Aliansi Honorer kepada DPRD, Kami akan menyurati Pemerintah Daerah lebih khusus Instansi Teknis kepegawaian dan terkait dengan Keuangan untuk membahasnya agar rencana pelaksanaan Formasi khusus pengangkatan Honorer maupun formasi lainnya dapat terlaksana dengan baik, “Tukasnya.
Sementara Itu Sekretaris DPD AHN Kabupaten Mamberamo Raya Elly Nandotrai juga mengungkapkan bahwa terkait upaya pengangkatan honorer di kabupaten Mamberamo raya tentu mengacuh pada keputusan rapat pada tanggal 04 September 2020 di gedung kementerian PAN dan RB di Jakarta.
Saat rapat bersama Pemerintah Provinsi Papua yang di hadiri oleh Wakil Gubernur Papua dan BKD Provinsi Papua bersama Pemerintah Kabupaten Kota yang hadir saat itu telah di putuskan oleh Menteri Pendayagunaan Apartur dan Reformasi Birokrasi terhadapap pengangkatan 20.000 honorer menjadi CPNS di Provinsi Papua.
Ujar Elly Nandotrai dalam releasanya yang di terima oleh redaksi Papuansphoto,News.
“ Ya, selain permintaan dari Aliansi Honorer tentu persoalan honorer ini juga telah mendapat dukungan dari Bupati Mamberamo Raya, pertemuan di gedung KEMENPAN RB pada saat itu Bapak Bupati mengutus Asisten III, dan Asisten I di damping Oleh Kepala BKD, Kepala Bagian Hukum Setda dan Kepala Bagian ORTAL bersama Pengurus AHN hadir bersama, hal ini tentu menunjukan sikap serius pemerintah terhadap persoalan honorer di Mamberamo Raya, hanya saja perlu di bahas bersama DPRD agar mendapat dukungan DPRD terkait tahapan selanjutnya di Tahun 2021.
Kata Sekretaris Aliansi Honorer Mamberamo Raya.
Redaksi Papuansphoto,News
Papuansphoto.News 